Pakar Hukum : Link Berita Sulit Dijadikan Bukti Pelanggaran Pilpres

Pakar Hukum Indriyanto Seno Adji memberikan tanggapannya terkait tim Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang mengajukan link berita sebagai salah satu bukti mereka dalam pengajuan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Indriyanto mengatakan bahwa dalam sistem proses peradilan, bukti link atau tautan berita masih belum bisa dijadikan dasar pembuktian adanya pelanggaran. Lampiran link berita masih membutuhkan pembuktian terkait akurasi kebenarannya.

“Dalam sistem proses peradilan, bukti link berita ini masih memerlukan pembuktian akurasi kebenaran tidaknya. Jadi tidak bisa diartikan secara faktual sebagai kebenaran bukti hukumnya,” kata Indriyanto di Jakarta, Sabtu (8/6).

Alasan-alasan dan link berita dalam permohonan yang diajukan, yakni seperti adanya penyalahgunaan penyelenggaraan pemilu dengan menggunakan institusi Polri bukanlah alasan dan obyek yang diisyaratkan sebagai sengketa Pilpres.

Khususnya tentang masalah selisih perhitungan suara yang signifikan. Alasan-alasan yang diajukan tidak menjadi obyek sengketa Pilpres dan MK tidak akan menerima alasan-alasan permohonan yang mengandung di dalamnya unreasonable process,” ungkapnya.

Menurut Indriyanto, jika tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga masih mengandalkan link berita sebagai penguat adanya pelanggaran, maka dirinya meyakini akan ada kendala hukum yang dihadapi. “Jadinya, kendala hukum akan ditemui oleh Tim Kuasa Hukumnya,” ucapnya.

Untuk diketahui, dalam gugatannya ke MK, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi melampirkan surat kuasa ditambah 51 bukti. Pada berkas bukti yang disampaikan telah dirinci sehingga dapat memenuhi persyaratan formal.

Dari salinan permohonan gugatan yang disampaikan ke MK diketahui tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga masih mengandalkan bukti tautan (link) sejumlah pemberitaan di media online(RN/MCF)

Be the first to comment

Leave a Reply