Situng Bukan Dasar Penetapan Perolehan Suara

Banuabicara.com – Tim Hukum Prabowo-Sandiaga mempermasalahkan Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) dan meminta agar dibatalkannya penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan alasan bahwa Situng direkayasa. Padahal, KPU tidak menjadikan Situng sebagai dasar penetapan hasil Pilpres 2019.

“Tuntutan agar hasil rekapitulasi manual dibatalkan karena Situng katanya direkayasa, itu didasarkan pada logika yang tidak nyambung,” kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/6).

Pramono menjelaskan bahwa Situng dan rekapitulasi hasil Pilpres 2019 adalah dua hal terpisah. Meski sama-sama berasal dari C1, keduanya melewati alur berjenjang yang berbeda dan KPU pun tidak menjadikan Situng sebagai dasar penetapan perolehan suara.

Untuk diketahui, hasil resmi pemilu oleh KPU adalah berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan berjenjang dari TPS, kecamatan, provinsi, hingga nasional. Sementara data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.

Pramono mengungkapkan bahwa Pemohon mendalilkan bahwa KPU melakukan kecurangan dengan merekayasa Situng. Namun dalam Petitum, mereka meminta MK membatalkan perolehan suara hasil rekapitulasi secara manual. Hal tersebut jelas tidak nyambung.

Menurut Pramono, pemohon gugatan tidak pernah membahas dugaan kecurangan dalam proses rekapitulasi berjenjang. Tim Hukum Prabowo – Sandiaga juga tidak memberikan bukti rinci dugaan pelanggaran rekapitulasi berjenjang tersebut, seperti nama TPS, kecamatan, kabupaten atau kota tertentu.

“Sama sekali tidak ada. Jadi, tuntutan agar hasil rekap manual dibatalkan karena Situng katanya direkayasa, itu didasarkan pada logika yang tidak nyambung,” ujarnya.

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga mencoba membangun asumsi bahwa hasil perolehan suara di Situng KPU sengaja diatur untuk mencapai target angka tertentu yang sesuai dengan rekapitulasi manual.

Kuasa hukum Jokowi-Maruf, Taufik Basari mengatakan, hal dalam gugatan Prabowo tak sesuai konteks. Mereka sibuk membangun narasi kecurangan namun lupa menjelaskan perolehan suara versi mereka secara detail.

“Keinginannya hanya untuk membangun narasi, satu peristiwa ke peristiwa lain, disambungkan, dibuat dengan sistem cocoklogi. Sehingga seolah-olah ada kejadian yang besar, ada pelanggaran TSM, tetapi nyatanya tidak demikian,” tutur Taufik saat ditemui di d’Consulate, Jakarta, Sabtu (15/6). (DW/MCF)

Be the first to comment

Leave a Reply