Urus Perpanjangan Izin Ormas, FPI Belum Lengkapi 10 Syarat

Banuabicara.com– Front Pembela Islam (FPI) tengah mengurus perpanjangan izin ormas atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang telah habis masa berlakunya pada 20 Juni 2019 lalu. Pada Permendagri No. 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, masa berlaku SKT adalah 5 tahun.

Namun, dari 20 persyaratan pengurusan, pihak FPI baru melengkapi 10 persyaratan sehingga permohonan perpanjangan izin belum bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Untuk diketahui, FPI mengajukan perpanjangan SKT Ormas pada hari Jumat (21/6) lalu dimana tiap tahapan yang dilalui FPI dalam hal perpanjangan SKT Ormas juga berlaku untuk organisasi lainnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menerangkan bahwa pihak Front Pembela Islam (FPI) belum melengkapi 10 dari 20 persyaratan administrasi dalam permohonan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai ormas, sehingga permohonan perpanjangan izin belum bisa dilakukan.

“Laporan Dirjen kami dari 20 persyaratan baru diserahkan 10 persyaratan, kan kami harus menunggu dulu dong, menunggu dulu persyaratan lengkap,” ungkap Mendagri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7).

Beberapa syarat yang belum lengkap di antaranya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan susunan kepengurusan yang belum ditandatangani.

“Menyerahkan anggaran dasar rumah tangga kok enggak diteken. Terus susunan kepengurusannya enggak ada tanda tangannya,” katanya.

Politisi PDI-P itu menyatakan, pihaknya berhak mempertanyakan syarat yang belum dilengkapi oleh ormas yang mengajukan perpanjangan SKT, termasuk FPI.

Mendagri mengaku tak ingin terjebak memperpanjang SKT FPI, namun sejumlah persyaratan belum dilengkapi.

“Kalau saya setujui kan melanggar, ini belum diteken kok sudah diterima. Saya enggak mau ada jebakan jebakan, saya enggak mau,” tuturnya.

Mendagri menegaskan, pemerintah tidak melakukan diskriminasi kepada FPI karena semua ormas diperlakukan sama ketika mengajukan permohonan perpanjangan SKT.

“Enggak ada (diskriminasi). Semua ada evaluasi, ada track recordnya,” ujar Mendagri. (RN/MCF)

Be the first to comment

Leave a Reply